Strategi.news.co.ambon.
DPRD Maluku mengecam kebijakan anggaran sepihak yang mengharuskan tiap organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup provinsi Maluku, memotong anggaran sebesar 9 persen untuk menunjang kegiatan penurunan stunting.
Hal tersebut diangkat pada saat rapat komisi IV DPRD Maluku bersama mitra terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2022, Jumat (28/4/2023)
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin mengatakan bahwa,
Apa dasar hukumnya sehingga mengharuskan tiap OPD memotong anggaran 9 persen demi penurunan stunting.
Menurut Rofik, hal itu sangat tidak relevan jika memang ada anggaran atau jatah yang masuk dari pihak OPD dan digunakan secara sepihak untuk alokasi perjalanan sekali tanpa realisasi program yang berkelanjutan sama saja omong kosong.
Dirinya juga menyatakan bahwa,Jika tidak ada perintah spesifik untuk jatah potong anggaran, tidak usah dan tidak wajib dipotong, karena sesuai rujukan dengan Permendagri nomor 27 tahun 2021 yang digunakan sebagai dalih
ternyata itu tentang susunan anggaran APBD 2022.
Dari dulu kita tidak mengenal stunting yang kita kenal gizi buruk, jangan banyak istilah yang membingungkan,” Kesalnya
Kita minta data dari tiap-tiap OPD yang memotong anggaran sesuai besaran yang diminta.
Kalau kita minta uang sana sini dan angkat jadi satu, untuk tahun anggaran 2022 kita Minta data biar kita akumulasi kan disini. Kita akan totalkan dan lihat berapa jumlah total uang yang sudah habis untuk ini,Tandasnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa, Demi memuluskan program penurunan stunting yang diapresiasi banyak pihak, namun kenyataannya 8 Persen penurunan terlalu kecil, dibandingkan serbuan anggaran begitu banyak yang dibebankan kepada tiap OPD.
Itu Sama sekali tidak relevan, tidak patut diapresiasi karena kenyataannya programnya tidak berkelanjutan,” Pungkas Rofik.
Mohammat Nurlette
